Gresik – Aliansi Mahasiswa Pemuda Bawean (AMPB) menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan transportasi laut yang aman dan andal bagi masyarakat Pulau Bawean, terutama saat cuaca buruk yang menyebabkan aktivitas pelayaran terganggu.
Koordinator Umum AMPB, Saiq Khayran mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah, khususnya Dishub Gresik, memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Menurut Saiq, masyarakat Bawean membutuhkan sistem transportasi laut yang tidak hanya dapat diandalkan saat cuaca normal, tetapi juga memiliki alternatif penanganan ketika kondisi cuaca memburuk.
“Kami menginginkan agar pemerintah daerah, khususnya Dishub, benar-benar memperhatikan jaminan transportasi pelayaran Gresik-Bawean, baik dalam kondisi buruk maupun normal,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
AMPB juga mengusulkan peningkatan kualitas armada penyeberangan dengan kapasitas setara atau lebih besar dari pada KMP Drajat. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk memperkuat layanan transportasi laut bagi masyarakat Bawean.
“Makanya ini yang kita tuntut, bagaimana sekiranya ada kapal yang kapasitas mesinnya itu mampu untuk menerjang ombak 1,5 sampai 2 meter. Kalau kemudian bukan KMP Drajat, maka yang setara dengan itu atau bahkan di atasnya,”tegasnya.
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gresik, Khusaini menjelaskan, saat ini layanan reguler penyeberangan Gresik-Bawean dilayani kapal Express Bahari 3F dan 6F serta kapal Gili Iyang. Namun, operasional kapal tetap bergantung pada kondisi cuaca dan ketentuan keselamatan pelayaran.
“Ketika cuaca buruk, tentu mereka tidak akan berani untuk berlayar. Maka untuk mengantisipasi gangguan itu, Dishub Gresik telah mengupayakan dukungan armada dari sejumlah pihak. Salah satunya melalui koordinasi dengan Dharma Lautan Utama (DLU) yang bersandar di Pelabuhan Perak, Surabaya, agar kapal dapat melakukan pengalihan rute menuju Bawean,”kata Khusaini.
Selain itu, Dishub juga berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mengupayakan dukungan KMP Drajat yang melayani lintasan Paciran. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pencarian alternatif transportasi ketika layanan reguler tidak dapat beroperasi akibat cuaca buruk.
Khusaini menegaskan, pihaknya masih membahas kemungkinan pengoperasian kapal alternatif yang mampu melayani penyeberangan ketika tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,5 meter. Pembahasan dilakukan bersama ASDP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran.
“Kita masih mencoba mencari alternatif lain, bagaimana menjaga logistik di Bawean tetap terjaga dengan baik sehingga tidak ada kenaikan harga ketika kondisi cuaca buruk,” jelasnya.
Menurut Khusaini, ketersediaan transportasi dan kelancaran distribusi logistik menjadi perhatian penting karena terhentinya pelayaran dapat berdampak pada pasokan barang kebutuhan masyarakat di Pulau Bawean.
Meski demikian, pengoperasian kapal berukuran besar secara reguler masih perlu dikaji dengan memperhatikan kondisi dermaga, kedalaman perairan, serta kemampuan kapal untuk bersandar dan mengangkut muatan. Karena itu, alternatif armada harus disesuaikan dengan karakteristik pelabuhan dan kebutuhan masyarakat.
“Apabila cuaca sangat buruk hingga tidak memungkinkan kapal beroperasi, Dishub akan berupaya meminta bantuan TNI Angkatan Laut, sebagaimana pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi mendesak,”ungkapnya.
Dishub Jelaskan Skema Subsidi Tiket
Selain transportasi saat cuaca buruk, AMPB turut meminta evaluasi tarif tiket kapal Express Bahari yang saat ini mencapai Rp200 ribu per penumpang.
Saiq mengatakan, berdasarkan penelusuran AMPB, tarif tersebut sebelumnya sebesar Rp150 ribu sebelum naik menjadi Rp200 ribu pada masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pihaknya mempertanyakan alasan tarif tersebut tidak kembali ke harga sebelumnya setelah kebijakan PPKM berakhir.
Menanggapi persoalan itu, Khusaini menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan subsidi penumpang kapal Gili Iyang sebesar Rp14 ribu per orang.
Sementara itu, subsidi tiket Express Bahari diberikan secara khusus kepada santri.
Saat ini, subsidi bagi santri sebesar Rp70 ribu per tiket. Pada 2027, subsidi tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp100 ribu. Dengan tarif ekonomi Express Bahari sebesar Rp200 ribu, santri penerima subsidi nantinya membayar Rp100 ribu.
Upaya mempertahankan subsidi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam membantu kelompok masyarakat tertentu memperoleh akses transportasi laut dengan biaya lebih terjangkau.
Pembahasan mengenai aspirasi AMPB tersebut berlangsung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Kemacetan untuk Mewujudkan Sistem Transportasi Kabupaten Gresik yang Aman, Lancar, dan Berkelanjutan” di Aula Kantor Dishub Gresik.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Gresik Fraksi Gerindra, Nur Saidah dan Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Gresik, Ipda Andreas Dwi Anggoro.
Reporter : Angga Purwancara
