PROBOLINGGO, Senin 13 Juli 2026 – Pembangunan gedung baru di SMPI Tarbiayatul Hasan, Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Proyek yang masih berlangsung itu dipertanyakan dari sisi transparansi setelah di lokasi tidak ditemukan papan informasi proyek maupun papan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pembangunan terus berjalan. Namun, tidak terlihat papan proyek yang lazim memuat informasi mengenai sumber pendanaan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta identitas penyedia jasa konstruksi. Ketiadaan informasi tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka asal-usul pendanaan maupun rincian pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, papan K3 yang menjadi bagian penting dalam penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan konstruksi juga tidak ditemukan. Padahal, penerapan aspek keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
Sorotan juga datang dari pengakuan Kepala SMPI Tarbiayatul Hasan, Candra. Saat ditemui di sekolah, ia menyatakan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan gedung tersebut.
“Saya tidak tahu atas semua. Tidak dilibatkan atas terlaksananya pembangunan gedung tersebut,” ujar Candra.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan proyek. Sebagai pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan aset sekolah yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah warga berharap instansi terkait memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proyek tersebut. Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, kualitas material yang digunakan juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pekerjaan disebut menggunakan pasir lokal. Namun hingga kini belum ada informasi yang dapat memastikan apakah material tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar yang dipersyaratkan.
Pengamat konstruksi menilai setiap pembangunan fasilitas pendidikan harus mengutamakan mutu pekerjaan karena bangunan sekolah akan digunakan dalam jangka panjang dan berkaitan langsung dengan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, serta masyarakat sekolah.
Pelibatan kepala sekolah dalam setiap tahapan pembangunan juga dinilai penting, mulai dari proses koordinasi, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan pengelolaan aset setelah proyek selesai.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melalui instansi teknis segera memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek, termasuk mengenai sumber pendanaan, pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, serta alasan tidak dilibatkannya pihak sekolah dalam proses pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari instansi terkait maupun pihak pelaksana proyek mengenai berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
Publik berharap seluruh proses pembangunan fasilitas pendidikan dilaksanakan secara transparan, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kualitas konstruksi demi menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
