PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id – Pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo dalam rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan turun sebesar Rp142,99 miliar. Namun, penurunan tersebut belum diikuti pengurangan belanja dalam skala yang sama.
Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026, belanja daerah hanya dipangkas sekitar Rp3,98 miliar.
Rancangan perubahan anggaran tersebut mulai dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (12/8/2026).
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan, pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,347 triliun.
Angka tersebut turun Rp142,999 miliar atau sekitar 5,74 persen dibandingkan alokasi sebelumnya yang mencapai Rp2,490 triliun.
Menurut Fahmi, penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal serta potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal serta potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026,” ujar Fahmi.
Penurunan pendapatan membuat Pemkab Probolinggo harus lebih selektif dalam mengelola belanja daerah.
Namun, dalam rancangan Perubahan APBD 2026, total belanja daerah masih diproyeksikan sebesar Rp2,538 triliun. Nilai tersebut hanya turun sekitar Rp3,98 miliar atau 0,16 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2,542 triliun.
Fahmi mengatakan pemerintah daerah tetap melakukan efisiensi anggaran dengan memastikan penyesuaian belanja tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik maupun target pembangunan.
“Efisiensi diarahkan agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pencapaian target pembangunan,” kata Fahmi saat menyampaikan nota penjelasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Dengan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp2,347 triliun dan belanja mencapai Rp2,538 triliun, struktur APBD Kabupaten Probolinggo mengalami defisit sekitar Rp191,014 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga struktur anggaran tetap berimbang.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pembiayaan daerah mencapai Rp191,014 miliar. Nilai tersebut meningkat jauh dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar Rp52 miliar.
Fahmi menjelaskan, perubahan pembiayaan tersebut antara lain didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Pasalnya, ketika pendapatan daerah mengalami penurunan, pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan belanja tetap dapat dibiayai tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
Di tengah penurunan kemampuan pendapatan daerah, Pemkab Probolinggo masih mempertahankan sejumlah sektor sebagai prioritas belanja.
Prioritas tersebut meliputi pelayanan dasar, layanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tantangannya adalah memastikan setiap program yang dipertahankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak yang terukur.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas dan melakukan efisiensi pada belanja yang tidak mendesak.
Untuk memperluas ruang fiskal, Pemkab Probolinggo juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fahmi mengatakan peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperbaiki kualitas pelayanan, memperbarui basis data objek dan subjek pajak serta retribusi, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Upaya meningkatkan PAD dinilai penting di tengah penurunan pendapatan daerah. Sebab, kebutuhan belanja tidak dapat terus-menerus ditutup melalui pembiayaan.
Optimalisasi PAD juga membutuhkan pembenahan basis data, pengawasan penerimaan, serta penggalian potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.
Fahmi menegaskan, rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 masih akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Probolinggo.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan.
“Penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal serta potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026,” ujar Fahmi.
Dengan pendapatan yang turun hampir Rp143 miliar, sementara belanja hanya berkurang sekitar Rp4 miliar, kemampuan fiskal Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD akan menentukan bagaimana prioritas pembangunan tetap berjalan sekaligus menjaga agar struktur anggaran tetap sehat dan berkelanjutan.***
Reporter: Candra
