PROBOLINGGO, Inibaruberita.id – DPRD Kabupaten Probolinggo mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI secara daring melalui Zoom dari Ruang Paripurna Lantai III Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (14/8/2026).
Dalam agenda kenegaraan tersebut, seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus mempersiapkan penyelarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan berbagai capaian pelaksanaan APBN 2026 sekaligus arah kebijakan fiskal dan pembangunan untuk 2027.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengentasan stunting, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Bagi DPRD Kabupaten Probolinggo, pemaparan tersebut penting sebagai bahan untuk melihat peluang sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, mengatakan penyimakan pidato kenegaraan merupakan agenda tahunan yang penting bagi DPRD.
“Ini agenda wajib tahunan bagi seluruh anggota DPR dan DPRD. Tujuannya agar kami tahu persis arah pembangunan nasional, apa yang sudah dicapai 2026 dan apa yang akan menjadi prioritas di 2027,” ujarnya.
Ia menilai visi dan misi Presiden perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan searah, tidak tumpang tindih, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
“Tujuan besarnya adalah agar visi misi Presiden itu juga bisa diaplikasikan pada visi misi kepala daerah masing-masing. Jadi program pusat dan daerah harus satu frekuensi, tidak jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Pemahaman terhadap Nota Keuangan dan prioritas APBN 2027 sejak awal juga diharapkan dapat membantu DPRD dalam pembahasan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan, dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan sekaligus pengawalan anggaran daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan dan alokasi anggaran agar program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan memastikan program-program dari APBN 2027 yang turun ke daerah tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat,” tegas Muchlis.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan APBN 2027 di tingkat nasional. Arah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah pusat tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan dan APBD di daerah.
DPRD Kabupaten Probolinggo berharap sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pada 2027. Dengan perencanaan anggaran yang selaras, program pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. ***
