KRAKSAAN, Inibaruberita.Id – Tidak semua jenis vaksin internasional tersedia di Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Probolinggo. Beberapa jenis seperti vaksin influenza dan typhoid saat ini kosong karena keterbatasan stok.
Hal itu terungkap dalam Forum Konsultasi Publik tentang standar pelayanan BKK Kelas I Probolinggo yang digelar di Kraksaan, Rabu (30/9). Forum ini mengevaluasi layanan vaksinasi internasional yang dibutuhkan masyarakat untuk perjalanan ibadah umrah hingga perjalanan ke luar negeri.
Kepala BKK Kelas I Probolinggo, dr. Martyanti Sunindio, menjelaskan bahwa secara umum stok vaksin tahun 2026 aman. Pengadaan vaksin sendiri dilakukan terpusat oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan dari BKK.
“Untuk tahun 2026 ini stok vaksin pada dasarnya cukup untuk pelayanan. Hanya saja memang ada jenis vaksin tertentu yang tidak tersedia, seperti influenza yang saat ini habis dan juga typhoid,” ujar Martyanti.
Meski ada kekosongan, masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan vaksinasi internasional. BKK Probolinggo sudah menyiapkan jejaring fasilitas kesehatan mitra.
“Jika stok di kami habis, masyarakat tetap bisa dilayani di faskes mitra kami. Ada rumah sakit dan klinik yang juga melayani vaksinasi internasional,” katanya.
Saat ini di BKK Probolinggo tersedia vaksin meningitis dan polio yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (E-ICV). Sertifikat tersebut menjadi syarat wajib perjalanan umrah. Selain itu juga ada layanan vaksin yellow fever dan typhoid sesuai kebutuhan perjalanan.
Martyanti menyebut, tantangan ketersediaan vaksin cukup besar karena wilayah kerja BKK Probolinggo sangat luas. Tidak hanya melayani Kabupaten Probolinggo, tetapi juga Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Pelabuhan Tanjungwangi dan Ketapang serta Bandara Banyuwangi, Panarukan Situbondo, Pelabuhan Paiton dan terminal khusus di Probolinggo, serta wilayah Pasuruan.
“Wilayah kerja kami cukup luas, mulai dari Malang, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo sampai Pasuruan,” jelasnya.
Untuk mendukung layanan tersebut, anggaran vaksinasi BKK Kelas I Probolinggo tahun 2026 dialokasikan sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Semua pengadaan vaksin dilakukan oleh Kemenkes, sementara BKK bertugas mengajukan kebutuhan selama setahun.
Menurut Martyanti, pelayanan tidak boleh hanya bertumpu pada ketersediaan di kantor BKK saja. Peran faskes mitra sangat penting agar akses masyarakat tetap terjaga saat stok kosong.
Ia juga menekankan bahwa standar pelayanan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen administratif.
“Standar pelayanan harus benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami butuh masukan dari pengguna jasa dan lintas sektor untuk memperbaiki pelayanan publik,” pungkasnya.
