Probolinggo, inibaruberita.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat pemerataan pendidikan di wilayah terpencil melalui pengembangan sekolah kelas rangkap (multigrade) berbasis multilayanan. Model ini menjadi strategi untuk memastikan seluruh anak di daerah sulit akses mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, serta didukung layanan kesehatan dan perlindungan anak.
Penguatan konsep multigrade multilayanan ini dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Parenting bertema “Memperkuat Akses Pendidikan di Daerah Terpencil” yang diselenggarakan INOVASI pada Selasa–Rabu (25–26/11/2025). Kegiatan berlangsung di Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kecamatan Sukapura dan di Kantor Disdikdaya Kabupaten Probolinggo.
FGD tingkat sekolah berlangsung di Sukapura pada Selasa (25/11/2025) dengan melibatkan unsur kecamatan, tokoh adat, pemerintah desa, Puskesmas, kader posyandu, komite sekolah, orang tua siswa, pengawas, kepala sekolah hingga guru. Diskusi menekankan bahwa pembelajaran multigrade harus berjalan beriringan dengan layanan kesehatan, perlindungan anak dan penguatan pola asuh keluarga.
Pada Rabu (26/11/2025), FGD tingkat Kabupaten digelar di Kantor Disdikdaya Kabupaten Probolinggo dan dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, serta berbagai perangkat daerah seperti Dinkes, Bapelitbangda, DP3AP2KB, DPMD dan Disdikdaya.
Dalam forum tersebut, Dinkes menyoroti tingginya risiko penyakit ginjal pada usia sekolah akibat konsumsi jajanan tidak sehat. Karena itu, sekolah didorong memperkuat kantin sehat melalui pendampingan Kesling dan Promkes.
DP3AP2KB menegaskan pentingnya penanganan perundungan (bullying) melalui konselor dan Forum GenRe yang aktif memberikan edukasi literasi digital, anti-NAPZA, kesehatan reproduksi dan kampanye anti-bullying.
Sementara DPMD mengingatkan adanya missing link pendataan anak SD yang tidak masuk jalur BKB maupun BKR. Meski desa mengalami penurunan anggaran, kolaborasi PAUD–SD Satu Atap dinilai tetap sangat potensial.
Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ning Hani, menegaskan bahwa penerapan pembelajaran multigrade terbukti meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. “Keberhasilan sistem ini terlihat dari peningkatan jumlah sekolah pelaksana multigrade yang awalnya hanya 8 sekolah pada 2018, kini sudah diterapkan di 185 sekolah,” ungkapnya.
Ia menegaskan komitmen TP PKK menjadi mitra strategis dalam pengembangan program lanjutan Multigrade Multi Services (MGMS). Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci memperkuat layanan pendidikan dan ketahanan keluarga.
“Ketika semua pihak saling bersinergi dan menjadi support system yang baik untuk tumbuh kembang anak, Kabupaten Probolinggo pasti semakin SAE,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono melalui Kabid Pembinaan SD, Sri Agus Indariyati, menyatakan kesiapan lintas sektor memperkuat pilot project PAUD–SD Satu Atap di SDN Sariwani 2 dan SDN Sapikerep 3 Sukapura sebagai bagian dari program wajib belajar 13 tahun.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, desa, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, PKK hingga masyarakat, Kabupaten Probolinggo menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran di wilayah terpencil, jaminan kesehatan dan keselamatan anak, penguatan pola asuh dan nutrisi, pencegahan bullying serta pemerataan akses pendidikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Model Sekolah Multigrade Multilayanan ini diharapkan menjadi penggerak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo, terutama pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
