GRESIK – Anggota DPR RI Komisi VII, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan bahwa perjuangan perempuan saat ini harus melampaui sekadar keterwakilan angka dan berorientasi pada kebijakan yang nyata serta berdampak langsung bagi perempuan.
Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Hari Kartini di Gresik, Sabtu (25/04/2026). Menurutnya, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk meningkatnya kasus kekerasan seksual, baik di ruang fisik maupun digital.
“Perempuan hari ini masih dihadapkan pada ancaman kekerasan berbasis gender, terutama di ruang digital yang kian meningkat. Ini menjadi alarm bagi negara untuk tidak abai,” ujar Nila Yani.
Ia menekankan, sosok Kartini masa kini bukan hanya hadir di ruang publik, tetapi juga harus dijamin keamanannya serta memiliki akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan ruang digital.
DPR RI, lanjutnya, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan.
Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi perlindungan, memastikan institusi pendidikan dan tempat kerja memiliki sistem pencegahan kekerasan, hingga pengalokasian anggaran yang menyentuh kebutuhan perempuan.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga memberi perhatian pada pengembangan ekosistem industri dan digital yang inklusif. Transformasi digital, kata dia, harus menjadi sarana pemberdayaan perempuan, khususnya generasi muda, dalam sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri digital.
Nila Yani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik harus menghasilkan kebijakan yang konkret dan menjawab persoalan riil, seperti keamanan di kampus dan tempat kerja, perlindungan di ruang digital, akses pembiayaan, serta perlindungan hak cipta.
“Semangat Kartini hari ini adalah memastikan perempuan muda aman untuk tumbuh, berani bersuara, dan kuat menjadi pengambil keputusan. Politik harus melindungi, ekonomi harus memberdayakan, dan digitalisasi harus memanusiakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat Kartini tidak hanya soal membuka ruang bagi perempuan, tetapi memastikan mereka memiliki perlindungan dan kekuatan untuk berperan dalam pengambilan kebijakan.
DPR RI pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender dan berdampak nyata bagi kehidupan perempuan di Indonesia.
Reporter : Angga Purwancara
