PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id – DPRD Kabupaten Probolinggo terus mendorong peningkatan budaya baca masyarakat melalui penguatan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan masjid. Salah satu upaya yang dilakukan ialah memperjuangkan keberlanjutan bantuan bahan bacaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi menyampaikan harapan tersebut saat melakukan audiensi dengan Perpusnas RI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, DPRD membahas dukungan pengembangan perpustakaan sekaligus kebutuhan sarana literasi di Kabupaten Probolinggo.
Zubaidi menyebut, berdasarkan data yang dimiliki DPRD, terdapat 98 lembaga yang diharapkan menerima bantuan bahan bacaan. Jumlah tersebut terdiri atas 56 perpustakaan desa, 34 taman bacaan masyarakat, dan delapan perpustakaan masjid.
”Kami mengapresiasi dukungan Perpusnas terhadap pengembangan perpustakaan di Kabupaten Probolinggo. Kami berharap efisiensi anggaran tidak sampai berdampak pada batalnya realisasi bantuan buku bagi 98 penerima tersebut,” ujar Zubaidi.
Selain bantuan buku, DPRD juga menyampaikan kebutuhan sarana perpustakaan keliling berupa mobil dan sepeda motor. Sarana tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan literasi, khususnya bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses.
Kabupaten Probolinggo memiliki 330 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya layanan perpustakaan yang lebih mudah menjangkau masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suharyanto menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengadaan koleksi perpustakaan. Menurut dia, anggaran Perpusnas mengalami efisiensi hampir 40 persen pada 2025 dan berlanjut pada 2026.
Kondisi itu membuat Perpusnas belum memiliki anggaran untuk pengadaan buku baru maupun penyaluran bantuan koleksi kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, Suharyanto menyampaikan bahwa Perpusnas telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Kabupaten Probolinggo selama lebih dari satu dekade. Dukungan tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, mobil perpustakaan keliling, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Pojok Baca Digital (POCADI), serta bantuan bagi perpustakaan komunitas, pesantren, lembaga pemasyarakatan, dan perpustakaan pesisir.
Perpusnas juga mencatat penyaluran 158 paket bantuan bahan bacaan bermutu untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap buku.
Suharyanto mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara optimal dan memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
”Karena tahun 2026 ini sudah mendapat alokasi, maka mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Semua kegiatannya dilaksanakan dan realisasinya juga dimaksimalkan sampai 100 persen,” katanya.
Selain koleksi fisik, Perpusnas menyediakan alternatif akses bacaan melalui layanan digital. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi iPusnas untuk mengakses berbagai koleksi, termasuk karya yang mengangkat naskah Nusantara dalam bentuk komik, buku bacaan anak, dan konten digital.
Perpusnas juga membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan perpustakaan digital, program PUSPA Pemustaka, webinar, serta kegiatan peningkatan kapasitas pustakawan tanpa dipungut biaya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Perpusnas Aji Subekti menjelaskan bahwa DAK nonfisik bidang perpustakaan tahun 2026 diarahkan untuk pembinaan perpustakaan, Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal, penguatan literasi daerah, serta pelestarian naskah kuno Nusantara.
”Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bagian dari proses evaluasi,” jelas Aji.
Dalam pertemuan tersebut, Perpusnas juga menyoroti pentingnya pembaruan akreditasi perpustakaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data Perpusnas, akreditasi perpustakaan daerah tersebut masih berstatus C dan masa berlakunya telah berakhir sejak 2021.
Pembaruan akreditasi diharapkan menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pengelolaan dan layanan perpustakaan. Selain itu, penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan literasi daerah.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kabupaten Probolinggo berharap koordinasi dengan Perpusnas dapat terus diperkuat. Dukungan kebijakan, anggaran, dan sarana diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan hingga tingkat desa.
