Gresik – Komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur terus diperkuat oleh DPRD Kabupaten Gresik bersama Komunitas Wartawan Grissee (KWGe). Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian bersama adalah kondisi Jalan Poros Desa (JPD) yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemantapan jalan poros desa di Kabupaten Gresik baru mencapai sekitar 69 persen. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya akselerasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur demi menunjang konektivitas antarwilayah desa.
Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencari solusi konkret, DPRD Gresik berkolaborasi dengan KWGe akan menggelar dialog publik bertajuk “Sinergi DPRD Gresik dan KWG dalam Mengawal Jalan Poros Desa” yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026 di Gedung Nasional Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kebijakan strategis, di antaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan bahwa pembangunan jalan poros desa menjadi salah satu prioritas penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran vital dalam memperlancar mobilitas warga sekaligus membuka akses ekonomi di tingkat desa.
“Jalan poros desa adalah urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika akses jalan baik, mobilitas menjadi lancar dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Gresik terus mendorong penguatan anggaran untuk penanganan JPD. Syahrul juga berharap dialog publik ini mampu melahirkan gagasan dan solusi konstruktif yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Mengacu pada Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan.
Sementara itu, Ketua KWGe Miftahul Arif menilai dialog publik ini menjadi momentum strategis untuk mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga kepala desa, guna membahas kondisi riil di lapangan.
“Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi masyarakat agar pembangunan jalan poros desa tepat sasaran,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Dinas PUTR Gresik melalui Bidang Bina Marga menyampaikan bahwa pada APBD 2026 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan JPD. Selain itu, dalam Perubahan APBD 2026 juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar guna memperluas cakupan perbaikan.
Sebanyak 22 ruas jalan telah masuk dalam APBD murni, sementara 19 ruas tambahan diusulkan dalam P-APBD dengan fokus penanganan di wilayah selatan yang mengalami tingkat kerusakan cukup tinggi.
Untuk menjamin kualitas dan daya tahan, sebagian besar pembangunan jalan menggunakan konstruksi betonisasi yang dinilai lebih kuat dalam menopang mobilitas kendaraan.
Melalui kolaborasi antara legislatif, eksekutif, serta insan pers, diharapkan pembangunan jalan poros desa di Kabupaten Gresik dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Reporter : Angga Purwancara
