Menu

Mode Gelap
Hampir Tiga Tahun Menanti Akta Tanah, Warga Banyuanyar Tengah Minta Kepastian Festival Antikorupsi Meriah, Dugaan Honor Paskibraka Masih Menggantung DPRD Probolinggo Setujui P-APBD 2026, Efisiensi Anggaran dan Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur Data Desil Berubah, Gus Haris Soroti Ketidaktepatan Data: Anggota DPR Desil 2, Nenek Sepuh Desil 9 Piala Golkar Cup di Desa Batur Gading Semarak, Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Hadir Bersama Ketua AMPG

Pemerintahan

RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur

badge-check


					RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur Perbesar

PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id — Dampak penggunaan sejumlah ruas jalan desa sebagai jalur alternatif selama proses renovasi Jembatan Curah Bubur di Desa Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Probolinggo.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (9/9/2026). Rapat digelar atas permintaan LSM Penjara Indonesia DPC Kabupaten dan Kota Probolinggo untuk mencari kejelasan mengenai kondisi serta keberlanjutan jalan alternatif yang selama ini menjadi akses masyarakat.

RDP dihadiri jajaran DPRD Kabupaten Probolinggo, antara lain Deni dari Fraksi Gerindra, Muchammad Al Fateh, S.E. dari Fraksi PKB, Fery Gita Rahayu dari Fraksi NasDem, serta Alfiana dari Fraksi Gerindra.

Hadir pula Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengky beserta jajaran, Unit Tipikor Polres Probolinggo, unsur intelijen Kejaksaan, Camat Tegalsiwalan, serta Kepala Desa Tegalsiwalan, Kepala Desa Bulujaran Lor dan Kepala Desa Paras.

Dalam forum tersebut, Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Probolinggo, Samat Jawara, menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertanyaan terkait dampak meningkatnya aktivitas kendaraan di jalur alternatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar mobilitas kendaraan selama pekerjaan jembatan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Samat secara khusus meminta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada jalan desa akibat peningkatan volume kendaraan, terlebih kendaraan roda empat maupun kendaraan dengan muatan berat.

“Siapa yang bertanggung jawab apabila jalan desa rusak akibat dilintasi kendaraan roda empat dan kendaraan dengan muatan over tonase?” ujar Samat dalam RDP.

Selain persoalan tanggung jawab, LSM Penjara Indonesia juga mempertanyakan langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan Dinas PUPR terhadap sejumlah jalur alternatif yang digunakan untuk menghubungkan wilayah Tegalsiwalan dengan Banyuanyar maupun sebaliknya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD Probolinggo Setujui P-APBD 2026, Efisiensi Anggaran dan Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas

10 September 2026 - 04:19 WIB

Data Desil Berubah, Gus Haris Soroti Ketidaktepatan Data: Anggota DPR Desil 2, Nenek Sepuh Desil 9

9 September 2026 - 13:38 WIB

SILPA Tinggi dan BTT Hampir Habis, Pemkab Probolinggo Berjanji Benahi Pengelolaan APBD

3 September 2026 - 20:14 WIB

Jembatan Curah Bubur Ditutup Total, DPRD Probolinggo Soroti Keselamatan Warga di Jalur Alternatif

3 September 2026 - 03:05 WIB

Komisi II DPRD Probolinggo Turun ke Gudang Tembakau, Kawal Harga dan Serapan Hasil Panen Petani

1 September 2026 - 13:20 WIB

Trending di Pemerintahan