Menu ✖

Mode Gelap
JKN Probolinggo Turun Drastis, Rendra Soroti Nasib Warga Miskin Dorong Kesadaran Pengelolaan Sampah dari Rumah, Alfiana Firda Afnaini Salurkan Bak Sampah ke Lima Desa Kenalkan Dunia Parlemen Sejak Dini, TK Tunas Bangsa Kunjungi Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo Golkar Probolinggo Perkuat Konsolidasi Hingga Akar Rumput Lewat Rakerda dan Pelantikan Massal Pengurus Kecamatan Tuntas 100 Persen! LPJ LDNU Gresik Buktikan Sukses Besar Dakwah Aswaja Selama 5 Tahun Hadirkan The Next Wave of Batik, Gressmall Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya di Hari Sumpah Pemuda

Pemerintahan

RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur

badge-check


					RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur Perbesar

PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id — Dampak penggunaan sejumlah ruas jalan desa sebagai jalur alternatif selama proses renovasi Jembatan Curah Bubur di Desa Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Probolinggo.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (9/9/2026). Rapat digelar atas permintaan LSM Penjara Indonesia DPC Kabupaten dan Kota Probolinggo untuk mencari kejelasan mengenai kondisi serta keberlanjutan jalan alternatif yang selama ini menjadi akses masyarakat.

RDP dihadiri jajaran DPRD Kabupaten Probolinggo, antara lain Deni dari Fraksi Gerindra, Muchammad Al Fateh, S.E. dari Fraksi PKB, Fery Gita Rahayu dari Fraksi NasDem, serta Alfiana dari Fraksi Gerindra.

Hadir pula Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengky beserta jajaran, Unit Tipikor Polres Probolinggo, unsur intelijen Kejaksaan, Camat Tegalsiwalan, serta Kepala Desa Tegalsiwalan, Kepala Desa Bulujaran Lor dan Kepala Desa Paras.

Dalam forum tersebut, Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Probolinggo, Samat Jawara, menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertanyaan terkait dampak meningkatnya aktivitas kendaraan di jalur alternatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar mobilitas kendaraan selama pekerjaan jembatan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Samat secara khusus meminta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada jalan desa akibat peningkatan volume kendaraan, terlebih kendaraan roda empat maupun kendaraan dengan muatan berat.

“Siapa yang bertanggung jawab apabila jalan desa rusak akibat dilintasi kendaraan roda empat dan kendaraan dengan muatan over tonase?” ujar Samat dalam RDP.

Selain persoalan tanggung jawab, LSM Penjara Indonesia juga mempertanyakan langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan Dinas PUPR terhadap sejumlah jalur alternatif yang digunakan untuk menghubungkan wilayah Tegalsiwalan dengan Banyuanyar maupun sebaliknya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

JKN Probolinggo Turun Drastis, Rendra Soroti Nasib Warga Miskin

5 November 2026 - 05:07 WIB

PUPR Probolinggo Tegaskan Tiga Proyek Infrastruktur Belum Dibayar 100 Persen, Tunggu Uji Teknis dan Laboratorium

30 Oktober 2026 - 04:53 WIB

DPRD Probolinggo Dorong Serapan Tenaga Kerja Lokal 70 Persen, Perusahaan Diminta Siapkan Peluang bagi Warga

29 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Edi Hadisiswoyo Resmi Jadi Pj Sekda Gresik, Bupati Titip Penguatan PAD Tanpa Bebani Rakyat

28 Oktober 2026 - 04:47 WIB

DPRD Probolinggo Bahas 4 Raperda Inisiatif, Oka Mahendra Soroti Serapan Anggaran Pangan

19 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Trending di Pemerintahan