PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mempertanyakan kenaikan belanja operasi sebesar sekitar Rp99,7 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci penggunaan tambahan anggaran tersebut agar kenaikan belanja tidak berhenti pada pembiayaan rutin, tetapi memberi dampak terhadap pelayanan publik.
Catatan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo 2026, Kamis (27/8).
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,347 triliun atau meningkat sekitar Rp13,3 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik menjadi sekitar Rp456,46 miliar.
Kenaikan pendapatan tersebut dinilai perlu diikuti dengan strategi peningkatan PAD yang lebih kuat. Namun, optimalisasi pendapatan diminta tidak dilakukan dengan cara yang menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, belanja daerah direncanakan meningkat Rp132,3 miliar menjadi sekitar Rp2,538 triliun.
Kenaikan terbesar terjadi pada belanja operasi yang mencapai sekitar Rp1,88 triliun. Sementara itu, belanja modal direncanakan Rp175,1 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp465,8 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai besarnya belanja operasi perlu mendapat perhatian karena jenis belanja ini berkaitan dengan kebutuhan rutin pemerintah daerah. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan sumber kenaikan dan memastikan tambahan anggaran tersebut tidak didominasi belanja yang manfaatnya sulit diukur langsung oleh masyarakat.
“Apa alasan utama kenaikan belanja operasi yang cukup besar (naik sekitar Rp99,7 miliar)? Apakah kenaikan tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai atau belanja barang dan jasa?” demikian pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dalam PU Fraksi P-APBDnua.
Menurut fraksi tersebut, belanja operasi yang semakin besar harus diimbangi dengan efisiensi. Anggaran, kata mereka, perlu diarahkan pada pelayanan publik dan program yang memberikan hasil terukur bagi masyarakat.
Pertanyaan itu menjadi penting karena kenaikan total belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan. Tanpa penjelasan yang memadai mengenai komponen belanja, ruang fiskal daerah berisiko semakin banyak terserap untuk kebutuhan rutin.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat kenaikan belanja modal sekitar Rp27,5 miliar. Tambahan anggaran ini dinilai lebih strategis apabila diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan program dan kegiatan yang memperoleh tambahan belanja modal tersebut, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
Kenaikan belanja modal, menurut fraksi, seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari hasil yang dihasilkan.
Dengan keterbatasan ruang fiskal daerah, setiap tambahan belanja modal perlu memiliki target dan manfaat yang jelas sehingga dapat dievaluasi setelah anggaran dilaksanakan.
Kenaikan belanja tidak terduga (BTT) dari Rp10 miliar menjadi Rp15 miliar juga mendapat perhatian.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan yang mendasari tambahan Rp5 miliar tersebut. Penggunaan BTT juga diminta diawasi secara ketat karena pos tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan yang sifatnya tidak terduga dan mendesak.
Pengawasan diperlukan agar fleksibilitas penggunaan BTT tidak membuka ruang bagi pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Program untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan dinilai perlu mendapat prioritas. Kelompok yang disebut perlu menjadi perhatian antara lain petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, anak, serta kelompok rentan.
“Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan harus mendapat perhatian lebih,” demikian rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi juga meminta pemerintah memangkas belanja yang dinilai kurang penting agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program yang manfaatnya lebih nyata.
Di sisi pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi tetap didorong. Namun, peningkatan penerimaan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak menjadikan kelompok kecil sebagai sumber utama peningkatan PAD.
Pengelolaan aset daerah juga diminta diperbaiki dan dilakukan secara transparan agar aset yang dimiliki pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Selain struktur belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti defisit anggaran sekitar Rp191 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.
Fraksi meminta pemerintah memastikan sumber pembiayaan defisit jelas dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan tersebut juga tidak boleh menciptakan tekanan berlebihan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Defisit, menurut fraksi, semestinya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar prioritas dan memiliki manfaat bagi masyarakat, bukan memperbesar pengeluaran rutin yang tidak mendesak.
Transparansi dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran juga dinilai penting. DPRD diminta memastikan perubahan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sementara pemerintah perlu membuka informasi mengenai penggunaan tambahan anggaran dan hasil yang dicapai.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan semata-mata terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana belanja tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik dan menjawab persoalan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Karena itu, fraksi tersebut menekankan agar perubahan APBD diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan, sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.***
