PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo mempertanyakan kenaikan anggaran perjalanan dinas menjadi Rp53,40 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Di tengah kenaikan itu, sejumlah anggaran pelayanan dasar, termasuk dua puskesmas dan sektor ketahanan pangan, justru mengalami pengurangan.
NasDem juga menyoroti munculnya alokasi perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp315,04 juta. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan urgensi dan hasil yang bisa diukur dari penggunaan anggaran tersebut.
“Apa urgensi dan output riilnya bagi rakyat Probolinggo?” demikian pertanyaan Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya, Kamis (27/8).
Dalam rancangan perubahan APBD, total belanja daerah bertambah Rp132,31 miliar atau 5,50 persen menjadi Rp2,538 triliun. Namun, sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja operasi yang mencapai Rp1,882 triliun atau 74,16 persen dari total belanja.
Kondisi tersebut membuat komposisi belanja menjadi sorotan. NasDem menilai pemerintah perlu memastikan tambahan anggaran lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat, bukan memperbesar belanja rutin birokrasi.
Alokasi perjalanan dinas dalam rancangan perubahan APBD disebut meningkat sekitar Rp7,38 miliar menjadi Rp53,40 miliar.
NasDem meminta pengeluaran tersebut dirasionalisasi, termasuk perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri. Pos yang dinilai tidak mendesak juga diminta dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Pertanyaan mengenai perjalanan dinas menjadi lebih relevan ketika terdapat sejumlah sektor pelayanan dasar yang anggarannya justru berkurang.
Dalam catatannya, NasDem menyebut anggaran Puskesmas Tongas berkurang Rp258,62 juta dan Puskesmas Condong turun Rp29,55 juta. Anggaran Dinas Ketahanan Pangan juga berkurang Rp230,64 juta, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turun Rp253,37 juta.
Perubahan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat akan menurun. Namun, pemerintah perlu menjelaskan alasan pemotongan dan memastikan pengurangan anggaran tidak mengganggu layanan dasar.
Selain perjalanan dinas, NasDem menyoroti belanja pegawai yang dalam rancangan perubahan APBD mencapai Rp1,023 triliun atau 40,33 persen dari total belanja daerah.
Besarnya porsi tersebut dinilai membutuhkan strategi jangka panjang agar belanja aparatur tidak terus mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
NasDem meminta pemerintah menyusun peta jalan rasionalisasi belanja pegawai secara bertahap sesuai batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, fraksi mendukung penambahan anggaran untuk kesejahteraan guru. Tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tercatat Rp21,36 miliar, TPG PPPK Rp16,62 miliar, serta tambahan penghasilan guru PPPK menjadi Rp671,92 juta.
Namun, penataan formasi PPPK paruh waktu diminta dilakukan secara adil agar kebijakan kepegawaian tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
NasDem juga menyoroti kenaikan anggaran bantuan sosial individu sebesar 172,12 persen menjadi Rp8,19 miliar.
Kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti dengan mekanisme penyaluran yang lebih ketat. NasDem meminta penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data yang jelas, by name by address, serta dijauhkan dari kepentingan politik.
Pemutakhiran data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta dilakukan. Hal yang sama berlaku terhadap data penerima iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang anggarannya disebut mencapai Rp69,59 miliar.
Validasi diperlukan untuk mencegah data penerima ganda ataupun penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Dengan kenaikan anggaran bansos yang cukup besar, ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada tersalurkannya dana. Pemerintah perlu menunjukkan siapa penerimanya dan persoalan apa yang berhasil dikurangi melalui intervensi tersebut.
Belanja modal tanah juga menjadi perhatian karena meningkat 137,08 persen menjadi Rp10,43 miliar atau bertambah sekitar Rp6,03 miliar.
NasDem meminta pemerintah memastikan kesiapan appraisal serta aspek hukum atas tanah yang akan dibeli. Jaminan bahwa tanah bebas sengketa menjadi penting mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 tersisa kurang dari empat bulan.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan risiko penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Pengadaan tanah yang belum siap secara administratif maupun hukum berpotensi menghadapi persoalan dalam pelaksanaan.
Persoalan yang lebih besar berada pada sisi pembiayaan. Defisit daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari sekitar Rp72 miliar menjadi Rp191,01 miliar.
Seluruh defisit tersebut direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Bagi NasDem, kondisi ini menunjukkan tambahan belanja daerah belum sepenuhnya ditopang oleh peningkatan pendapatan. Ruang fiskal tahun sebelumnya digunakan untuk membiayai kenaikan belanja pada tahun berjalan.
Fraksi tersebut bahkan menyebut kondisi itu sebagai “sinyal bahaya bagi keberlanjutan fiskal TA 2027.”
Peringatan itu perlu menjadi perhatian karena penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan tidak bisa terus dijadikan penyangga apabila kemampuan pendapatan daerah tidak tumbuh sebanding dengan kebutuhan belanja.
Di sisi pendapatan, kenaikan relatif kecil. Pendapatan daerah hanya bertambah Rp13,29 miliar atau 0,57 persen menjadi Rp2,347 triliun. PAD diproyeksikan mencapai Rp456,46 miliar.
NasDem menilai ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Pada saat yang sama, sejumlah target pendapatan justru mengalami penurunan.
Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) turun Rp500 juta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turun Rp225 juta, retribusi rekreasi turun Rp568,91 juta, sedangkan target retribusi bibit ikan menjadi nol.
Penurunan target tersebut dipertanyakan karena terjadi ketika aktivitas ekonomi tetap berjalan. Pemerintah diminta menjelaskan dasar perhitungannya sekaligus memperbaiki kemampuan menggali sumber pendapatan daerah.
NasDem mendorong percepatan digitalisasi pajak melalui e-tax dan audit kinerja dividen BUMD yang disebut masih stagnan di angka Rp6,94 miliar.
Dengan demikian, tantangan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar menambah atau mengurangi angka pada pos tertentu. Pemerintah daerah perlu membuktikan bahwa perubahan anggaran benar-benar memperbaiki kualitas belanja sekaligus menjaga kemampuan fiskal untuk tahun-tahun berikutnya.
Bagi NasDem, rasionalisasi perjalanan dinas dan belanja birokrasi perlu berjalan bersamaan dengan penguatan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan PAD.
Fraksi tersebut menyatakan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat dibahas lebih lanjut, dengan meminta pemerintah memberikan jawaban tertulis yang komprehensif atas berbagai catatan tersebut.
Pertanyaan paling mendasar yang kini perlu dijawab pemerintah adalah apakah tambahan belanja Rp132,31 miliar akan menghasilkan manfaat publik yang sepadan atau justru memperbesar tekanan terhadap APBD Kabupaten Probolinggo pada 2027.***
