PROBOLINGGO, IniBaruBerita.id – Defisit anggaran Kabupaten Probolinggo dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mencapai Rp191,01 miliar. Seluruh defisit itu direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo meminta pemerintah daerah membuka secara rinci asal-usul SiLPA tersebut. Kenaikan penggunaan SiLPA dinilai perlu dijelaskan karena dapat menjadi indikator adanya anggaran yang tidak terserap, kegiatan yang tertunda, atau persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Dalam rancangan perubahan APBD, penggunaan SiLPA meningkat dari Rp72 miliar menjadi Rp191,01 miliar atau bertambah sekitar Rp119,01 miliar.
“Apakah SiLPA tersebut berasal dari efisiensi anggaran, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau faktor lainnya?” demikian pertanyaan Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya, Kamis (27/8).
Bagi Gerindra, besarnya SiLPA tidak cukup dipandang sebagai sumber pembiayaan yang dapat digunakan kembali. Pemerintah perlu mengevaluasi mengapa anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya masih tersisa dalam jumlah besar.
“Jangan sampai terjadi kondisi dimana masyarakat membutuhkan pembangunan, tetapi anggarannya justru tidak terserap secara optimal,” tegas Fraksi Gerindra.
Pertanyaan mengenai SiLPA menjadi semakin penting karena pada saat yang sama belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat Rp132,31 miliar menjadi Rp2,538 triliun.
Belanja operasi mencapai sekitar Rp1,882 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp175,12 miliar.
Gerindra meminta setiap tambahan belanja disertai penjelasan mengenai keluaran (output) dan manfaat yang dapat diterima masyarakat. Pemerintah juga diminta memastikan tambahan anggaran tidak lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi ketika kebutuhan pembangunan dasar masih besar.
Jalan, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi disebut sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian.
Bagi Gerindra, peningkatan belanja tidak otomatis menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah tambahan Rp132,31 miliar tersebut menghasilkan layanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Salah satu pos yang mendapat perhatian adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Dalam rancangan perubahan APBD, anggaran sektor tersebut meningkat menjadi Rp78,59 miliar atau bertambah sekitar Rp5,56 miliar.
Gerindra meminta tambahan anggaran itu diprioritaskan untuk wilayah sentra pertanian dan kawasan yang membutuhkan peningkatan konektivitas ekonomi.
Pembangunan infrastruktur, menurut fraksi tersebut, seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, ketersediaan air bagi petani, jalan usaha tani, bantuan sarana produksi, perlindungan harga hasil pertanian, peternakan dan perikanan, serta hilirisasi produk pertanian.
Gerindra juga mempertanyakan apakah tambahan anggaran infrastruktur tersebut sudah benar-benar diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan Kabupaten Probolinggo.
Pada sektor pendidikan, anggaran urusan pendidikan dalam rancangan perubahan APBD meningkat menjadi Rp787,07 miliar. Sementara anggaran urusan kesehatan mencapai Rp557,96 miliar.
Kenaikan tersebut dinilai positif, tetapi Gerindra mengingatkan agar peningkatan anggaran tidak berhenti pada angka dalam dokumen APBD.
Pemerintah diminta memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di sekolah yang masih kekurangan ruang kelas dan fasilitas pendukung.
Di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan, termasuk akses bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.
Gerindra juga menilai kebijakan pengentasan kemiskinan perlu bergerak melampaui pemberian bantuan. Masyarakat miskin perlu memperoleh program yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemandirian ekonomi.
“Bagi Fraksi Partai Gerindra, rakyat kecil harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran,” demikian pandangan fraksi tersebut.
PAD naik, tetapi jangan mengejar penerimaan dengan membebani warga
Pada sisi pendapatan, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan Rp2,347 triliun atau meningkat sekitar Rp13,29 miliar.
Gerindra mendorong peningkatan PAD, tetapi mengingatkan agar optimalisasi penerimaan tidak dilakukan dengan menaikkan beban masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.
Pemerintah diminta memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, mempercepat digitalisasi, menutup potensi kebocoran, serta mengoptimalkan aset daerah.
Strategi tersebut dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar meningkatkan pungutan. Pemerintah juga perlu memiliki langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Persoalan defisit dan SiLPA pada akhirnya mengarah pada satu isu yang lebih mendasar, yakni kualitas pengelolaan APBD.
Defisit Rp191,01 miliar memang dapat ditutup dengan SiLPA. Namun, pemerintah tetap perlu menjelaskan mengapa kebutuhan pembiayaan meningkat sedemikian besar dan dari mana sisa anggaran tersebut berasal.
Jika SiLPA terutama muncul karena kegiatan tidak terlaksana atau terlambat, persoalannya bukan lagi sekadar soal ketersediaan uang, melainkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sebaliknya, jika SiLPA terutama berasal dari efisiensi, pemerintah perlu menunjukkan efisiensi pada program apa dan bagaimana penghematan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dengan belanja yang bertambah Rp132,31 miliar, Gerindra meminta pemerintah memastikan perubahan APBD 2026 tidak menjadi sekadar perubahan angka menjelang akhir tahun anggaran.
Setiap tambahan belanja harus memiliki target yang jelas, dapat dilaksanakan dalam sisa waktu anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka. APBD adalah uang rakyat. Dan uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan,” tegas Fraksi Partai Gerindra.***
