Menu

Mode Gelap
Hampir Tiga Tahun Menanti Akta Tanah, Warga Banyuanyar Tengah Minta Kepastian Festival Antikorupsi Meriah, Dugaan Honor Paskibraka Masih Menggantung DPRD Probolinggo Setujui P-APBD 2026, Efisiensi Anggaran dan Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas RDP DPRD Probolinggo Soroti Dampak Jalur Alternatif Selama Renovasi Jembatan Curah Bubur Data Desil Berubah, Gus Haris Soroti Ketidaktepatan Data: Anggota DPR Desil 2, Nenek Sepuh Desil 9 Piala Golkar Cup di Desa Batur Gading Semarak, Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Hadir Bersama Ketua AMPG

Ekonomi

Ancaman Krisis Pangan, Ketua DPRD Gresik Dukung Lahirnya Petani Tangguh

badge-check


					Ancaman Krisis Pangan, Ketua DPRD Gresik Dukung Lahirnya Petani Tangguh Perbesar

Gresik, inibaruberita.id – Ancaman krisis pangan menjadi perhatian bersama. Salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Abdul Qodir. Dia mendukung lahirnya petani tangguh dari kalangan kader Nahdlatul Ulama (NU).

Dukungan tersebut disampaikan Qodir dalam dialog bersama Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Gresik di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Desa Sukodono Panceng.

“Pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam ketahanan pangan di Gresik. Kami mendorong lahirnya petani tangguh. Produktivitas pertanian menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah,” katanya, Minggu (24/9).

Dari data yang dihimpun dari hasil reses DPRD Gresik, 34% responden menginginkan adanya pembangunan jalan usaha tani (JUT), 30% menginginkan tersedianya jaringan irigasi dan 24% peningkatan pembangunan irigasi tani baru.

Dari hasil survei itu, Qodir berkata, pemerintah daerah bersama dewan berkomitmen penambahan anggaran infrastruktur pertanian dengan pola kolaboratif antara APBD dan APBDes.

“Termasuk melibatkan swasta utamanya industri yang bergerak di bidang pertanian,” ujarnya.

Selain itu, Ketua DPC PKB Gresik ini juga menyoroti kelangkaan pupuk. Alokasi yang kurang ini petani kelimpungan untuk mendapatkan nutrisi tumbuhan.

Qodir menengarai, kelangkaan pupuk ini tak hanya soal ketersediaan kurang, namun bisa disebabkan distribusi yang tidak tepat pada waktunya.

“Disaat petani belum membutuhkan pupuk turun, bagi petani yang tidak punya modal, maka tidak bisa beli alokasi nya. Akhirnya Ada potensi pupuk disalahgunakan,” ungkapnya.

Secara spesifik, Qodir meminta pemerintah pusat mengubah alur distribusi. Salah satunya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai kios pupuk bersubsidi.

“Kalau memang BUMDes belum bisa, dan perlu regulasi, tentu akan kita kaji bersama teman-teman di DPRD,” ujarnya. (ang/tfq)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Strategi ESG JIIPE, Padukan Data Sains dan Rehabilitasi Pesisir Kalimireng

30 Juni 2026 - 12:17 WIB

Gressmall Waspadai Daya Beli Pengunjung di Tengah Kenaikan Harga BBM

15 Juni 2026 - 06:51 WIB

Tekan Biaya Produksi, Gapoktan Wirajaya Leces Sukses Terapkan Teknologi Nitrobakter dan Jadam Sulfur

4 Juni 2026 - 02:11 WIB

Wilmar Nabati Indonesia Perkuat Kepedulian Sosial, Salurkan 19.640 Kg Sembako untuk Masyarakat Gresik

16 Maret 2026 - 07:29 WIB

Harga Cabai Meroket di Pasaran Lumajang, Omset Pedagang Turun Hingga 50 Persen

9 Januari 2025 - 07:01 WIB

Trending di Ekonomi